JOGJAAKTUAL.com-- Harlah Nahdlatul Ulama 2026 tidak semestinya berhenti pada perayaan simbolik dan romantisme sejarah. Pada usia yang semakin matang, NU justru dituntut untuk melakukan evaluasi mendalam atas arah perjuangannya. Tanpa keberanian berkaca, Harlah hanya menjadi ritual tahunan yang merayakan kebesaran masa lalu, namun menutup mata terhadap problem masa kini.
Sejak awal berdirinya, NU diposisikan sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah – penjaga nilai keislaman yang berpihak pada keadilan sosial. Gus Dur secara konsisten mengingatkan bahwa NU akan kehilangan martabatnya ketika terlalu larut dalam politik kekuasaan. Baginya, kekuatan NU justru terletak pada jarak kritisnya terhadap negara bukan pada kedekatan struktural dengan penguasa.
Peringatan ini semakin relevan hari ini. Relasi NU dengan kekuasaan kerap menimbulkan ambiguitas sikap. Nurcholish Madjid pernah mengkritik keras kecenderungan organisasi keagamaan yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi politik. Menurutnya, ketika agama diperalat oleh kekuasaan, yang rusak bukan hanya demokrasi, tetapi juga wibawa moral agama itu sendiri.
Dalam konteks NU, kritik serupa datang dari KH. Ahmad Siddiq, salah satu arsitek Khittah 1984, menegaskan bahwa kembalinya NU ke khittah bukanlah manuver taktis, melainkan upaya penyelamatan organisasi dari kooptasi politik jangka pendek. Khittah dimaksudkan agar NU tetap menjadi penuntun umat, bukan pemain dalam perebutan kekuasaan.
Masalahnya, ketimpangan sosial dan korupsi masih menjadi luka terbuka bangsa. Masdar Farid Mas’udi berulang kali mengingatkan bahwa keberagamaan tanpa keberpihakan pada keadilan ekonomi adalah kesalehan semu. Jika NU hadir dalam struktur negara namun absen dalam membela kaum mustadh’afin, maka NU sedang menjauh dari mandat etiknya sendiri.
Kritik juga diarahkan pada kaderisasi dan intelektualitas internal. Ulil Abshar Abdalla menyoroti bahaya konservatisme struktural yang membuat NU enggan melakukan otokritik. Menurutnya, organisasi besar seperti NU justru akan rapuh bila menutup ruang kritik atas nama stabilitas dan persatuan.
Kembali ke khittah bukan berarti menarik diri dari ruang publik, melainkan menegaskan ulang peran NU sebagai kekuatan moral yang independen. Politik harus ditempatkan sebagai alat perjuangan nilai, bukan tujuan akhir. Ketika NU lebih sibuk menjaga kedekatan dengan kekuasaan daripada menjaga nurani publik, maka yang terancam bukan hanya relevansi NU, tetapi juga kepercayaan umat.
Harlah NU 2026 seharusnya menjadi peringatan sejarah bahwa NU hanya akan bertahan sebagai kekuatan bermakna jika ia berani kritis, jujur pada dirinya sendiri, dan setia pada khittahnya. Tanpa evaluasi dan keberanian moral, NU berisiko besar menjadi organisasi raksasa yang kehilangan ruh perjuangan.
Pilihan NU hari ini harus tegas : kembali ke khittah dan berpihak pada umat, atau terus larut dalam kekuasaan dan perlahan ditinggalkan sejarah.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi.
Ikuti Saluran Jogja Aktual:
Social Header