GUNUNGKIDUL, (DIY), JOGJAAKTUAL.com-- Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, GKR Mangkubumi, memberikan peringatan keras terkait arah pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunung6kidul. Ia menegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata di Bumi Handayani tidak boleh disamakan dengan pola pembangunan di Bali demi menjaga kelestarian ekosistem lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Musyawarah Daerah (Musda) ke-IX Kadin Gunungkidul yang berlangsung di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari, Senin (9/2/2026).
GKR Mangkubumi meminta jajaran pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menyaring investor. Ia mengimbau agar pemerintah tidak gegabah menerima investasi yang berpotensi mengubah karakter asli wilayah Gunungkidul secara drastis.
“Ini Jogja, bukan Bali. Alam harus dijaga dari kerusakan,” tegas GKR Mangkubumi.
Menjaga Daya Dukung Lingkungan
Menurutnya, setiap langkah pengelolaan pariwisata wajib memperhatikan daya dukung lingkungan serta karakter khas wilayah, terutama di kawasan pesisir selatan dan perdesaan yang menjadi daya tarik utama Gunungkidul.
GKR Mangkubumi menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang yang ada. Salah satu yang menjadi sorotan utamanya adalah ketentuan sempadan pantai serta pemilihan jenis investasi yang benar-benar ramah lingkungan.
Putri sulung Sri Sultan Hamengku Buwono X ini juga mendorong Kadin untuk menjadi motor penggerak hadirnya investasi padat karya. Harapannya, investasi tersebut dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga lokal tanpa mengorbankan aspek ekologis.
Respons Pemerintah Kabupaten
Menanggapi hal tersebut, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpijak pada aturan hukum.
Ia mengapresiasi peran strategis Kadin sebagai mitra pemerintah dalam membangun iklim investasi yang sehat. Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Gunungkidul berkomitmen mempermudah proses perizinan secara transparan asalkan sesuai dengan regulasi.
Pemerintah juga mulai memetakan potensi wilayah, termasuk pengembangan akses di wilayah utara untuk pemerataan ekonomi.
“Kami sudah melihat beberapa perusahaan yang berkontribusi bagi Gunungkidul. Termasuk wilayah utara, maka kita siapkan akses jalan dan disetujui pemerintah pusat,” ujar Endah.
Melalui sinergi antara Kadin dan pemerintah, diharapkan investasi yang masuk ke Gunungkidul kedepannya tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga menjamin keberlangsungan alam Yogyakarta bagi generasi mendatang
Penulis: Hm_JA.
Editor: Redaksi.
Ikuti Saluran Jogja Aktual:
Social Header