GUNUNGKIDUL, (DIY), JOGJAAKTUAL.com – Suasana tegang menyelimuti Kalurahan Natah,Kapanewon Nglipar, di dalam ruang audiensi Pemerintah Kalurahan Natah. Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Natah Bersatu bersama Pospera Gunungkidul dan DIY mendatangi kantor kalurahan guna menagih kejelasan atas penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak tahun 2017 hingga sekarang.
Audiensi yang berlangsung pada Kamis (5/2/2026) tersebut berubah menjadi ajang kritik tajam ketika warga menilai laporan yang disajikan pihak pemerintah kalurahan dianggap tidak menyentuh substansi kenyataan di lapangan.
Laporan Di Atas Kertas Aset Tak Berwujud
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Natah Bersatu, Suharsono, menyatakan ketidakpuasannya atas paparan yang disampaikan oleh jajaran Pemerintah Kalurahan Natah. Menurutnya, pemerintah desa hanya mampu menunjukkan tumpukan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tanpa bisa membuktikan keberadaan aset secara fisik atau faktual.
"Kami datang ke sini bukan untuk melihat angka-angka indah di atas kertas. Kami ingin tahu, uang rakyat dari tahun 2017 itu jadi apa? Mana barangnya? Mana usahanya? Jika hanya laporan tertulis, siapapun bisa buat, tapi transparansi itu soal fakta, bukan sekadar administrasi," ujar Suharsono dengan nada tegas usai audiensi.
Harsono menambahkan, akumulasi dana desa yang dikucurkan untuk BUMDes Natah selama bertahun-tahun seharusnya sudah membuahkan hasil yang konkret bagi kesejahteraan warga, bukan justru menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan.
Kritik Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Kalurahan
Kritik tersebut mencerminkan kegelisahan warga atas tata kelola keuangan desa yang dianggap tertutup. Ia menilai ada jurang pemisah yang lebar antara apa yang dilaporkan dalam SPJ dengan realita yang ada di lapangan.
"Kami menanyakan aset secara faktual. Pihak kalurahan hanya menunjukkan laporan tertulis. Bagi kami, ini adalah bentuk kegagalan dalam menunjukkan akuntabilitas publik. Jangan sampai dana desa hanya menjadi angka yang berputar di laporan meja, sementara fisiknya nihil," lanjutnya.
Suharsono juga mengatakan, sebelumnya telah mempertanyaka laporan pertanggungjawaban ini ke pihak pemerintah kalurahan, namun belum juga mendapat jawaban yang sesuai.
"Kami juga sempat menanyakan hal ini kepada Bamuskal namun kesannya pihak mereka terlalu menutupi,"ujarnya.
Respons Pemerintah Kalurahan dan Desakan Audiensi Lanjutan
Di sisi lain, pihak Pemerintah Kalurahan Natah mencoba memberikan klarifikasi terkait prosedur pelaporan yang telah dilakukan. Mereka berdalih bahwa secara administratif, laporan penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, argumen tersebut dimentahkan oleh warga yang menganggap prosedur administratif tidak bisa menggantikan bukti fisik aset.
Karena belum adanya titik temu dan ketidakmampuan pihak kalurahan dalam membuktikan keberadaan aset secara transparan, Masyarakat Peduli Natah secara resmi meminta adanya audiensi lanjutan.
"Kami tidak akan berhenti di sini. Kami menuntut audiensi lanjutan yang lebih detail. Kami ingin melihat bukti fisik, bukan hanya kertas. Jika pemerintah desa bersih, kenapa harus ragu menunjukkan aset secara terbuka?" pungkas Harsono.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu jadwal pasti untuk pertemuan berikutnya dan mengancam akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi jika transparansi yang diminta tidak segera terpenuhi.
Penulis: Hm_JA.
Editor: Redaksi.
Ikuti Saluran Jogja Aktual:
Social Header