GUNUNGKIDUL, (DIY), JOGJAAKTUAL.com- Langkah politik Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, yang secara resmi berlabuh ke Partai Gerindra memicu spekulasi hangat di kalangan pengamat politik daerah. Banyak pihak mempertanyakan nasib stabilitas pemerintahan di Bumi Handayani mengingat Bupati Endah Subekti Kuntariningsih merupakan figur sentral dari peta politik yang berbeda.
Namun, di tengah kencangnya isu keretakan hubungan antara Gunungkidul 1 dan Gunungkidul 2, Joko Parwoto tampil memberikan klarifikasi yang mendinginkan suasana.
Saat ditemui dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-18 Partai Gerindra pada Jumat (06/02/2026), Joko menegaskan bahwa dinamika partai tidak serta-merta merusak hubungan personal maupun profesional dengan Bupati Endah Subekti.
"Hubungan saya dengan Ibu Bupati baik-baik saja. Komunikasi juga bagus. Bahkan di beberapa momen, seperti saat acara di Pakualaman, kami masih foto bersama. Intinya tidak ada masalah," tegas Joko.
Pernyataan ini dinilai sebagai upaya untuk menjaga sentimen positif di masyarakat bahwa birokrasi pemerintahan tetap berjalan solid, meskipun nakhoda di dalamnya kini memiliki "rumah" politik yang berbeda.
Isu mengenai jarang tampilnya kedua pucuk pimpinan tersebut dalam satu panggung yang sama belakangan ini sering dianggap sebagai sinyal "pecah kongsi". Menanggapi hal itu, Joko menyebutnya murni karena pembagian tugas dan kepadatan agenda masing-masing.
"Memang sering acaranya terpisah. Beliau ada undangan di satu tempat, saya di tempat lain. Tapi itu bukan masalah. Sekali lagi, tidak ada persoalan," tuturnya.
Secara politik, manuver Joko Parwoto bergabung dengan Gerindra merupakan langkah strategis. Gerindra yang kini kian perkasa di tingkat nasional memberikan posisi tawar tinggi bagi Joko. Namun, pilihannya untuk tetap menunjukkan loyalitas terhadap program-program Bupati menunjukkan kedewasaan berpolitik.
"Saya tetap mendukung apa pun program-program Bupati untuk Kabupaten Gunungkidul," imbuhnya.
Sikap yang ditunjukkan Joko Parwoto ini memiliki dua kemungkinan makna politik yakniu paya menjaga harmonisasi memastikan pelayanan publik tidak terganggu oleh persaingan politik praktis.
Meskipun narasi baik-baik saja terus digaungkan, publik akan terus menanti bagaimana sinkronisasi kebijakan antara keduanya akan diuji di sisa masa jabatan ini, terutama saat kepentingan partai mulai beririsan dengan kebijakan daerah.
Penulis: Hm_JA.
Editor: Redaksi.
Ikuti Saluran Jogja Aktual:
https://whatsapp.com/channel/0029VbBe2pMATRSqxbRi831Q
Social Header