NASIONAL, Jogjaaktual.com-- Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang jaksa kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan justru kembali tercoreng oleh praktik korupsi yang dilakukan oknum di dalamnya.
Peristiwa ini bukan sekadar kasus individual. OTT terhadap jaksa menunjukkan adanya masalah sistemik dalam pengawasan dan integritas lembaga penegak hukum. Jaksa memiliki posisi strategis dalam proses hukum, mulai dari penuntutan hingga eksekusi putusan. Ketika kewenangan sebesar itu disalahgunakan, dampaknya tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak rasa keadilan masyarakat.
Di sisi lain, OTT ini juga membuktikan bahwa KPK masih menjalankan fungsinya sebagai pengawas eksternal yang penting. Langkah tegas KPK patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk aparat penegak hukum sendiri. Transparansi dan penindakan seperti ini menjadi harapan publik di tengah pesimisme terhadap pemberantasan korupsi.
Namun, penindakan saja tidak cukup. Kejadian berulang menandakan perlunya pembenahan menyeluruh, mulai dari sistem rekrutmen, pengawasan internal, hingga penanaman nilai integritas sejak dini. Hukuman yang tegas harus diiringi dengan reformasi institusional agar kasus serupa tidak terus berulang.
OTT terhadap jaksa seharusnya menjadi momentum refleksi bersama. Penegakan hukum yang bersih bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga fondasi utama negara hukum. Tanpa integritas aparat, keadilan akan selalu terasa jauh dari jangkauan masyarakat.
Penulis: Redaksi
Social Header