GUNUNGKIDUL, (DIY), Jogjaaktual.com-- Rencana pemangkasan dana transfer pusat ke Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp105 miliar menimbulkan kekhawatiran serius bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Kebijakan ini dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan, terutama bagi daerah yang masih berjuang mengejar ketertinggalan infrastruktur dan kesejahteraan sosial.
Gunungkidul selama ini sangat bergantung pada dana transfer pusat untuk membiayai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan, hingga pengentasan kemiskinan. Dengan karakter wilayah yang didominasi perdesaan dan kondisi geografis yang tidak mudah, pengurangan anggaran dalam jumlah besar bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi pelayanan publik.
Pemangkasan Rp105 miliar berpotensi memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian besar-besaran. Program pembangunan bisa tertunda, bantuan sosial berkurang, dan kualitas layanan masyarakat menurun. Ironisnya, kebijakan penghematan ini justru datang di saat daerah dituntut mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Pemerintah pusat tentu memiliki alasan fiskal dan kebutuhan penyesuaian anggaran nasional. Namun, kebijakan yang bersifat seragam tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik daerah berisiko tidak adil. Daerah seperti Gunungkidul membutuhkan afirmasi, bukan pengetatan, agar mampu mengejar ketertinggalan dari wilayah yang sudah lebih maju.
Ke depan, transparansi dan dialog antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci. Pemerintah pusat perlu membuka ruang komunikasi terkait dasar pemangkasan dan skema mitigasi dampaknya. Sementara itu, pemerintah daerah juga dituntut lebih kreatif menggali potensi pendapatan lokal tanpa membebani masyarakat.
Pemangkasan dana transfer seharusnya tidak menjadi langkah yang melemahkan daerah. Jika tidak dikelola dengan bijak, kebijakan ini justru dapat menghambat cita-cita pemerataan pembangunan yang selama ini digaungkan.
Social Header