GUNUNGKIDUL, (DIY), JOGJAAKTUAL.com-- Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kabupaten Gunungkidul kembali menjadi sorotan. Dari target Rp33,5 miliar, realisasi yang tercatat hanya Rp30,4 miliar. Selisih lebih dari Rp3 miliar ini menuntut evaluasi serius. Namun penting digarisbawahi, persoalan ini tidak serta-merta disebabkan kebocoran di sektor
Selama ini, narasi kebocoran kerap diarahkan kepada petugas lapangan atau pengelola teknis di objek wisata. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme penarikan retribusi di tingkat bawah relatif berjalan sesuai prosedur. Petugas bekerja berdasarkan sistem yang telah ditetapkan, dengan ruang gerak dan kewenangan yang terbatas. Dengan demikian, evaluasi seharusnya tidak menyasar ke bawah, melainkan ke hulu kebijakan dan sistem pengelolaan.
Penetapan target yang perlu dikaji ulang.
Target PAD harus berbasis data riil, tren kunjungan, daya beli wisatawan, serta kondisi ekonomi nasional. Target yang terlalu optimistis tanpa mempertimbangkan variabel eksternal berpotensi melahirkan kesan “gagal”, meski kinerja lapangan sebenarnya stabil.
Model pengelolaan destinasi wisata.
Sebagian besar objek wisata di Gunungkidul masih bertumpu pada retribusi tiket masuk. Minimnya inovasi produk wisata dan rendahnya nilai tambah membuat pendapatan stagnan. Evaluasi perlu difokuskan pada diversifikasi sumber PAD, bukan sekadar mengandalkan jumlah kunjungan.
Sistem pencatatan dan integrasi pendapatan.
Bukan kebocoran di tingkat bawah, melainkan lemahnya integrasi data antar instansi yang berpotensi membuat pendapatan tidak tercatat secara optimal. Sistem digital yang belum sepenuhnya terhubung menyulitkan pemantauan PAD secara real time dan akurat.
Strategi pengembangan ekosistem wisata.
PAD pariwisata tidak hanya berasal dari tiket, tetapi juga dari parkir, usaha jasa, hingga kerja sama pengelolaan kawasan. Kurangnya skema kolaboratif antara pemerintah daerah, BUMD, dan pelaku usaha membuat potensi pendapatan tidak tergarap maksimal.
Kegagalan mencapai target PAD pariwisata seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki arah kebijakan, bukan mencari kambing hitam di tingkat bawah. Selama evaluasi masih berfokus pada petugas lapangan, masalah struktural tidak akan terselesaikan. Gunungkidul membutuhkan pembenahan sistemik agar potensi besar pariwisatanya benar-benar mampu menjadi penopang utama pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Penulis: Hm JA
Ikuti Saluran Jogja Aktual:
Social Header