GUNUNGKIDUL, JOGJAAKTUAL.com-- Kabar kurang sedap menyelimuti tata kelola keuangan desa di Kabupaten Gunungkidul pada tahun anggaran 2026. Alokasi Dana Desa (DD) untuk wilayah berjuluk Bumi Handayani ini mengalami penurunan drastis hingga lebih dari Rp100 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, yang berdampak langsung pada penundaan berbagai program pembangunan fisik.
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, hingga akhir Maret 2026, sebanyak 82 kalurahan telah berhasil mencairkan dana termin pertama. Sementara itu, 62 kalurahan lainnya masih dalam proses administratif.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMKP2KB Gunungkidul, Khoiru Rahmat, menjelaskan bahwa seluruh desa sebenarnya telah mengurus berkas secara kolektif. Namun, kecepatan pencairan dari Pemerintah Pusat sangat bergantung pada status kemandirian desa masing-masing.
"Ada perbedaan persentase penyaluran. Untuk Desa Mandiri, termin pertama cair sebesar 60% dan sisanya 40% di termin kedua. Sedangkan untuk Desa Maju, tahap pertama hanya 40% dan sisanya 60% di tahap berikutnya," jelas Khoiru Minggu (29/3/2026).
Isu utama yang menjadi sorotan tahun ini bukanlah soal administrasi, melainkan volume anggaran. Merujuk surat resmi Dirjen Perimbangan Keuangan RI, total pagu Dana Desa untuk Gunungkidul tahun 2026 hanya menyentuh angka Rp51,9 miliar.
Angka ini terjun bebas jika dibandingkan dengan tahun 2025 yang mencapai Rp168,8 miliar. Akibatnya, rata-rata jatah per kalurahan kini hanya berkisar di angka Rp300 jutaan per tahun.
"Tahun lalu pagunya sangat besar, sekarang turun sangat drastis. Kondisi ini memaksa pemerintah kalurahan melakukan efisiensi ketat dan menyusun ulang prioritas program kerja," tegas Khoiru.
Dampak pemangkasan ini dirasakan langsung oleh Pemerintah Kalurahan Dengok, Kapanewon Playen. Lurah Dengok, Suyanto, mengungkapkan keprihatinannya lantaran anggaran desanya merosot dari Rp810 juta di tahun 2025 menjadi hanya Rp310 juta di tahun ini.
Dengan dana yang sangat terbatas, pihak kalurahan terpaksa memangkas agenda pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat demi mendanai kegiatan operasional rutin yang mendesak.
"Dana ini kami prioritaskan untuk honor kader kesehatan, PAUD, dan kegiatan rutin lainnya. Program fisik yang seharusnya jalan tahun ini terpaksa kami tunda," ujar Suyanto.
Guna meredam kekecewaan warga, pemerintah kalurahan mulai melakukan sosialisasi masif melalui koordinasi di tingkat Dukuh, RT, hingga RW. Pihak desa berkomitmen bahwa program-program yang tertunda tahun ini akan menjadi prioritas utama pada tahun anggaran berikutnya, sembari berharap ada kebijakan evaluasi anggaran dari pemerintah pusat di masa mendatang.
Penulis: HM JA
Editor: Redaksi.
Ikuti Saluran Jogja Aktual:
https://whatsapp.com/channel/0029VbBe2pMATRSqxbRi831Q
Social Header