GUNUNGKIDUL, JOGJAAKTUAL.com-- Insiden penggunaan lintasan sepatu roda di kawasan Logandeng, Kapanewon Playen, sebagai arena atraksi mobil oleh oknum warga memicu polemik serius. Meski Bupati Gunungkidul telah melontarkan kecaman, peristiwa ini menyisakan pertanyaan besar mengenai fungsi pengawasan aset daerah dan perlindungan terhadap fasilitas pembinaan atlet.
Fasilitas yang dibangun menggunakan dana publik tersebut sejatinya diperuntukkan bagi atlet sepatu roda yang bersiap menghadapi PORDA DIY di Kulon Progo, serta menjadi lokasi latihan bagi talenta balap internasional seperti Veda Ega Pratama. Namun, beredarnya video aksi dua individu, Adit dan Candra, yang melakukan atraksi mobil atau "ngosek-ngosek" di lintasan tersebut, membuktikan betapa rentannya aset negara disalahgunakan untuk kepentingan hiburan pribadi yang nir-manfaat bagi prestasi.
Lahirnya kecaman dari Bupati menegaskan bahwa aksi tersebut tidak pantas. Namun, kritik seharusnya tidak berhenti pada perilaku oknum semata. Munculnya peristiwa ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem penjagaan fasilitas olahraga milik Pemda. Bagaimana mungkin sebuah lintasan khusus atlet bisa diakses dengan mudah oleh kendaraan roda empat untuk aktivitas non-olahraga tanpa ada pencegahan di lokasi?
Jika alasan yang digunakan adalah "siap memperbaiki jika rusak," maka narasi ini justru sangat berbahaya bagi tata kelola aset publik. Fasilitas negara bukanlah barang sewaan yang bisa digunakan semaunya asal mampu membayar ganti rugi. Ada aspek opportunity cost (biaya kesempatan) yang hilang; jika lintasan rusak, proses latihan atlet akan terhenti, dan kerugian prestasi tersebut tidak bisa dinilai sekadar dengan nominal uang perbaikan.
Lintasan Logandeng bukan sekadar aspal biasa. Bagi atlet sepatu roda dan pembalap cilik, tekstur dan integritas permukaan lintasan adalah kunci keselamatan serta kualitas latihan. Penggunaan mobil yang memiliki bobot dan gesekan ban yang jauh lebih besar dari sepatu roda berisiko merusak lapisan permukaan, membuat lintasan menjadi tidak rata atau licin, yang pada akhirnya membahayakan keselamatan atlet.
Bupati menegaskan bahwa lintasan ini adalah investasi untuk mengharumkan nama Indonesia melalui atlet seperti Veda Ega Pratama. Mengizinkan atau membiarkan aksi "atraksi" di sana sama saja dengan meremehkan kerja keras para atlet yang sedang berjuang demi nama daerah dan bangsa.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya memberikan "sentilan" atau kecaman lisan. Diperlukan aturan penggunaan (SOP) yang ketat dan sanksi yang jelas bagi siapapun yang menyalahgunakan fasilitas publik di luar peruntukannya.
Kasus di Logandeng ini harus menjadi pelajaran bagi Pemda Gunungkidul untuk memperketat pengamanan di titik-titik aset vital olahraga. Tanpa ketegasan hukum dan pengawasan yang mumpuni, fasilitas yang dibangun dengan pajak rakyat akan terus menjadi sasaran aksi egoisme pribadi yang mengorbankan kepentingan prestasi masa depan.
Penulis: HM JA
Editor: Redaksi.
Ikuti Saluran Jogja Aktual:
Social Header