GUNUNGKIDUL , JOGJAAKTUAL.com– Pos-Pera Gunungkidul bersama Forum Peduli Masyarakat Natah Bersatu kembali menggelar audiensi lanjutan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul pada Selasa (21/04/2026).
Kedatangan rombongan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas DPMKP2KB, Sujarwo, di kantor dinas setempat. Audiensi ini merupakan langkah lanjutan dalam upaya masyarakat mencari kejelasan terkait tata kelola keuangan di tingkat kalurahan.
Ketua Pos-Pera Gunungkidul, Suharsono, menyampaikan bahwa agenda utama audiensi kali ini adalah meminta fasilitasi dari dinas terkait untuk mempertemukan para pemangku kepentingan dalam satu meja.
"Kami meminta pihak DPMKP2KB memfasilitasi pertemuan antara kami (Pos-Pera dan Forum Masyarakat) dengan Inspektorat Daerah Gunungkidul, Anggota Bamuskal Natah, serta mantan Lurah Natah yang menjabat sebagai penanggung jawab sebelum mengundurkan diri," ujar Suharsono saat memberikan keterangan.
Fokus utama yang diperjuangkan oleh kelompok masyarakat ini adalah transparansi penggunaan Dana Desa, khususnya yang dialokasikan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Suharsono, kejelasan mengenai aliran dana tersebut sangat krusial bagi akuntabilitas publik di Kalurahan Natah.
"Intinya kami ingin tahu tentang transparansi penggunaan dana desa untuk penyertaan modal BUMDes. Masyarakat berhak tahu bagaimana modal tersebut dikelola dan apa hasilnya bagi desa," tegasnya.
Sebelum menempuh jalur audiensi ke tingkat kabupaten, Suharsono mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aduan dan tuntutan yang mereka sampaikan memiliki landasan prosedural yang kuat.
Menanggapi permintaan tersebut, Kepala DPMKP2KB Gunungkidul, Sujarwo, menyambut baik aspirasi yang disampaikan secara tertib oleh warga. Pihaknya menyatakan akan mengkaji permintaan fasilitasi tersebut guna mencari solusi terbaik dan memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Pertemuan ini berakhir dengan kesepakatan bahwa dinas akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna menjadwalkan pertemuan lanjutan yang lebih komprehensif.
(HM JA)
Social Header